Selamat Datang di laman Program Studi Ilmu Bedah Universitas Sam Ratulangi

Sub Divisi

 

 

PEMBENTUKAN SUB BAGIAN DALAM LINGKUNGAN BAGIAN ILMU BEDAH
PPDS-I FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI:

 

  

Menimbang :

  1. Bahwa untuk pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta kelancaran proses belajar mengajar dalam lingkungan Bagian Ilmu Bedah, maka dipandang  perlu untuk membentuk Sub Bagian dalam lingkungan Bagian Ilmu Bedah pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah  (PPDS-I) Fakultas Kedokteran Universitas  Sam Ratulangi,
  2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga spesialisasi di bidang ilmu bedah perlu dibentuk sub bagian dalam lingkungan bagian ilmu bedah PPDS-I Fakultas Kedokteran Unsrat.
  3. Bahwa untuk memenuhi maksud butir  a dan b diatas , maka perlu ditetapkan Surat Keputusannya.

 

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    1. Nomor 44 Tahun 1974;
    2. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991;
    3. Nomor  66/M Tahun 1984;
    4. Nomor 10 Tahun 1991;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
    1. Nomor 0229/O/1980;
    2. Nomor 0211/O/1982;
    3. Nomor  66/M Tahun 1984;
    4. Nomor 10 Tahun 1991;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya.
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 42/DIKTI/KEP/1992

 

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan  :                                      
Pertama                   : Membentuk Sub Bagian dalam lingkungan Bagian Ilmu Bedah PPDS-I Fakultas Kedokteran Universitas beserta susunan anggotanya sebagaimana terlampir

Kedua                     : Bahwa Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNSRAT.

Ketiga                     : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.